GoBlog.co.id, 29 Mei 2026 – JAKARTA – Pelemahan nilai tukar Rupiah yang terus berlanjut hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS di pasar offshore menjadi perhatian serius para ekonom. Kondisi ini menempatkan Rupiah sebagai salah satu mata uang dengan penurunan nilai terburuk di kawasan Asia, meskipun fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih relatif baik.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyoroti bahwa pelemahan Rupiah tidak hanya disebabkan oleh tekanan global, seperti konflik Timur Tengah dan penguatan dolar AS, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan domestik yang dinilai tidak sinkron antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Ketidaksesuaian ini menciptakan ketidakpastian dan merusak kredibilitas di mata pelaku pasar.
Menurut Fakhrul, pasar saat ini tidak hanya melihat angka-angka fundamental seperti inflasi yang terkendali, sektor perbankan yang sehat, dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Yang lebih krusial adalah apakah Indonesia memiliki jangkar kebijakan yang kuat untuk menghadapi era global yang semakin volatil dan inflasioner. Kredibilitas dan konsistensi kebijakan menjadi ujian utama.
Baca Juga
Fakhrul menjelaskan bahwa ketidakseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi salah satu faktor penekan. Keputusan pemerintah untuk mempertahankan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) demi menjaga stabilitas sosial, di tengah kenaikan harga minyak dunia, memaksa Rupiah menanggung beban ekonomi yang lebih ekstrem. Dalam kondisi normal, kenaikan harga energi global akan mendorong inflasi dan penyesuaian harga domestik. Namun, dengan adanya intervensi subsidi yang hati-hati, tekanan tersebut akhirnya lebih banyak berpindah ke nilai tukar Rupiah.
“Rupiah akhirnya menjadi shock absorber utama. Inflasi ditahan, harga energi ditahan, tetapi tekanan ekonominya tidak hilang. Tekanan itu pindah ke kurs,” ujar Fakhrul, menekankan bahwa BI dan Rupiah harus bekerja jauh lebih keras ketika fiskal memilih menjaga inflasi tetap rendah dan penyesuaian harga sangat terbatas.
Sementara itu, analisis lain menunjukkan bahwa Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan BI sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada 20 Mei 2026. Kenaikan yang lebih agresif dari perkiraan pasar ini bertujuan untuk mempertahankan Rupiah. BI juga menawarkan instrumen likuiditasnya, Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dengan imbal hasil yang menarik, sekitar 6,21 hingga 6,45 persen. Hal ini berhasil menarik aliran masuk modal asing (hot money) senilai lebih dari Rp93,5 triliun pada kuartal kedua hingga 18 Mei 2026.
Namun, para analis mengingatkan bahwa modal yang masuk melalui instrumen jangka pendek ini bersifat rentan. Dana tersebut dapat keluar sewaktu-waktu ketika imbal hasil di tempat lain menjadi lebih menarik atau ketegangan geopolitik meningkat. Stabilitas yang tercipta dari kebijakan suku bunga tinggi ini dianggap bersifat sementara dan membangun fondasi ekonomi yang rapuh.
Kebijakan suku bunga tinggi ini juga membebani sektor riil. Suku bunga pinjaman bank yang sudah berada di kisaran 8,76 persen diperkirakan tidak akan turun dalam waktu dekat. Hal ini memberatkan dunia usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan modal kerja. Ditambah lagi dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah menimpa lebih dari 15.000 orang dalam beberapa bulan terakhir, BI dihadapkan pada pilihan sulit antara membiarkan Rupiah melemah lebih lanjut atau mempertahankan suku bunga tinggi yang menekan ekonomi riil.
Berikut adalah poin-poin penting terkait kondisi Rupiah saat ini:
- Pelemahan Rupiah dipengaruhi oleh kebijakan domestik yang tidak sinkron antara pemerintah dan Bank Indonesia, serta faktor global.
- Pemerintah mempertahankan subsidi BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia, menjadikan Rupiah sebagai penyerap utama tekanan ekonomi.
- Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dan menawarkan instrumen SRBI untuk menarik hot money demi stabilitas jangka pendek.
- Kebijakan suku bunga tinggi berisiko menekan sektor riil dan UMKM, sementara stabilitas yang dicapai dinilai rapuh.
Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks. Diperlukan sinergi kebijakan yang kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh dan berkelanjutan, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar dalam jangka panjang.
