GoBlog.co.id, 07 Juni 2026 – Penerapan aturan kemasan polos (plain packaging) pada produk rokok terus memicu kontroversi di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi memicu krisis ekonomi yang meluas, terutama pada sektor industri tembakau dan komunitas petani. Anggota DPR dari fraksi penguasa mengungkapkan kekhawatiran bahwa regulasi tersebut akan menyebabkan PHK massal, penurunan produksi, hingga kerentanan ekonomi bagi jutaan penduduk yang bergantung pada sektor ini.
“Kemasan polos bukan hanya soal estetika kemasan, tetapi juga soal keberlangsungan hidup masyarakat. Jutaan warga tergantung pada industri rokok, mulai dari petani tembakau hingga pekerja pabrik,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR, Bambang Suryadi, dalam rapat internal beberapa waktu lalu. Ia menambahkan, data internal menunjukkan bahwa sejak penerapan aturan awal, sekitar 15 persen pabrikan lokal telah mengurangi kapasitas produksi, dengan risiko lebih besar di masa depan.
Industri tembakau Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil devisa terbesar negara. Tahun 2025, sektor ini berkontribusi hampir 3,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, dengan kemasan polos yang dianggap mereduksi daya tarik konsumen, ancaman penurunan pendapatan negara mulai terasa. Asosiasi Produsen Rokok Indonesia (API) mencatat bahwa penjualan harian rokok turun 7 persen dalam tiga bulan terakhir, yang berdampak pada pendapatan pajak pemerintah.
Baca Juga
Di sisi lain, petani tembakau di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang menyuplai 60 persen kebutuhan tembakau dalam negeri, mulai merasakan dampaknya. Menurut Kepala Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Suryo Wibowo, permintaan tembakau dari pabrikan menurun sekitar 12 persen sejak kemasan polos diterapkan. “Ini bukan soal harga, tapi soal permintaan. Jika permintaan menurun 20 persen lagi, petani bisa kehilangan lahan pertanian,” ujarnya.
Reaksi industri juga mencerminkan kekhawatiran serupa. Sejumlah pabrikan rokok lokal mengurangi tenaga kerjanya hingga 15 persen, dengan alasan efisiensi biaya. Di wilayah Malang, misalnya, tiga perusahaan rokok besar telah melakukan PHK terhadap 500 karyawan dalam dua bulan terakhir. Serikat Pekerja Industri Rokok menilai ini sebagai awal dari krisis tenaga kerja yang lebih besar.
Menanggapi hal ini, pemerintah belum memberikan respon konkret. Wakil Menteri Perindustrian, Arief Sambodo, menyatakan bahwa kebijakan kemasan polos merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kesehatan publik. “Kami memahami dampak ekonominya, tetapi kesehatan rakyat harus menjadi prioritas,” katanya. Namun, anggota DPR menuntut evaluasi ulang kebijakan tersebut untuk meminimalkan kerentanan ekonomi.
Sejumlah pakar ekonomi menyarankan pendekatan keseimbangan. Prof. Dian Puspita dari Universitas Indonesia mengusulkan penerapan kemasan polos secara bertahap disertai pelatihan keterampilan bagi pekerja yang terkena dampak. “Kita perlu transisi yang tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga keberlangungan ekonomi,” katanya.
Sementara itu, DPR sepakat untuk memanggil pemerintah dan stakeholder terkait dalam rapat evaluasi khusus. Tujuannya adalah mencari solusi yang bisa meminimalkan PHK dan menjaga stabilitas sektor ini. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada keputusan konkrit yang dikeluarkan.
