GoBlog.co.id, 17 Juli 2026 – Surabaya – Kabar kepailitan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), galangan kapal BUMN tertua di Indonesia yang berusia lebih dari satu abad, memicu gelombang kekhawatiran di sektor perkapalan nasional. Sebagai salah satu penggerak utama industri maritim, kejatuhan DPS dinilai dapat mengganggu rantai pasok, mengurangi daya saing industri, hingga berpotensi memicu gelombang PHK di sektor terkait.
DPS yang berdiri sejak 1892 ini pernah menjadi simbol kejayaan perkapalan Indonesia. Dengan kapasitas membangun kapal hingga 30.000 DWT, perusahaan ini memainkan peran kunci dalam memenuhi kebutuhan kapal niaga, kapal laut milik negara, hingga proyek pembangunan infrastruktur maritim. Namun, krisis keuangan yang berlarut selama bertahun-tahun menggerus kestabilan operasional perusahaan.
Kepailitan DPS berisiko memicu efek domino di industri hulu dan hilir. Para pemasok material konstruksi, teknisi, hingga pelatihan tenaga kerja profesional terancam kehilangan pasar. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa DPS menyumbang hingga 25% dari total kapasitas produksi galangan kapal nasional. ‘Jika DPS tak mampu bangkit, Indonesia kehilangan 30% dari kapasitas industri perkapalan yang terverifikasi internasional,’ papar pakar ekonomi maritim dari Universitas Airlangga.
Baca Juga
Pemerintah dikabarkan telah membentuk tim khusus untuk memitigasi risiko pailit. Nama-nama seperti Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi disebut terlibat dalam pembahasan strategi penyelamatan. Namun, analis kebijakan menilai solusi jangka pendek semata tak cukup. ‘DPS butuh rekapitalisasi struktural, restrukturisasi bisnis, dan penguatan kemandirian finansial yang berkelanjutan,’ tutur Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI).
Di sisi lain, komunitas internasional mulai menyoroti kegagalan DPS sebagai indikasi lemahnya kompetensi industri manufaktur berat di Asia Tenggara. Lembaga penelitian maritime dari Singapura (SMI) mencatat bahwa kinerja DPS jauh tertinggal dibanding galangan kapal BUMN di Malaysia (ST Marine) dan Singapura (Sembcorp Marine).
Kepailitan DPS juga berdampak pada kebijakan maritim nasional. Proyek strategis seperti pembangunan kapal selam, kapal patroli laut, hingga kapal bantu milik TNI AL terancam tertunda. Ketergantungan pada impor komponen utama dari Korea Selatan, Jepang, dan Cina kian meningkat.
Langkah antisipasi mulai dilakukan oleh pelaku industri. Sejumlah galangan kapal swasta di Batam dan Medan berencana meningkatkan kapasitas produksi. Namun, kapasitas mereka masih jauh dari standar internasional. ‘Kita butuh ekosistem pelatihan teknisi, sistem pengawasan kualitas, dan akses pasar yang terintegrasi,’ ujar Presiden Asosiasi Galangan Kapal Swasta (AGKS).
Peristiwa ini dianggap sebagai ujian berat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan revitalisasi sektor perkapalan. Dengan target menjadi salah satu penggerak utama ekonomi maritim biru, kegagalan DPS menjadi sinyal untuk merevisi strategi pembiayaan, manajemen risiko, dan penguatan kerja sama antar-BUMN.
