Bakamla RI Gelar Konsultasi Kebijakan Pembangunan Indeks Keamanan Laut 2024

Jakarta - Bakamla RI menyelenggarakan Konsultasi Rancangan Kebijakan bertema “Pandangan Stakeholder, Kementerian Lembaga terhadap Pembangunan Indeks Keamanan Laut (IKL)”. Acara ini dipimpin oleh Direktur Kebijakan Bakamla RI, Laksamana Pertama Bakamla Askari, P.S.C., S.I.Kom., M.Sc., M.A., dan berlangsung di Jakarta Selatan pada Selasa (5/11/2024).

 

Baca juga: Latihan Alarm Kesiapsiagaan, Danyonif 511/DY : Kegiatan Harus Dilaksanakan dengan Semangat

Laksma Bakamla Askari menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mendapatkan pandangan dan masukan yang komprehensif dari kementerian dan lembaga terkait guna menyusun instrumen pengukuran IKL. Konsultasi dimulai dengan paparan dari Pengawas Perikanan Ahli Muda PSDKP, M. Ikhsan, S.St.Pi., M.Si., yang mengulas tentang peran pengawasan, kebijakan, serta isu-isu strategis periode 2025–2029.

Baca juga: Danramil 1405-06/Barru hadiri Upacara HAB Kementerian Agama Ke-76

Sebagai narasumber, Kepala Divisi Program Sosial Ekonomi Pesisir dan Lautan PKSPL IPB, Dr. Benny Osta Nababan, S.Pi., M.Si., membahas urgensi pembangunan IKL, langkah strategis, tata kelola keamanan laut, respons masyarakat, serta kesenjangan yang ada dalam pengukuran IKL.

 

Baca juga: Koramil 0824/21 Puger Bersama Aparat Terkait Lakukan Patroli Pengawasan Prokes Masyarakat

Paparan terakhir disampaikan oleh Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina, Dr. Anton Aliabbas, S.Pi., M.Si., M.T., Ph.D., yang mengulas respons pemerintah dan publik terhadap IKL, mencakup arti penting, empat peran utama, serta manfaat indeks ini bagi kebijakan maritim Indonesia. Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Kepala Divisi Program Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, dan Kebijakan PKSPL IPB, Dr. M. Arsyad Al Amin, S.Pi., M.Si.

 

Baca juga: Tradisi Penyambutan Kapolres Baru digelar di Kodim 0824/Jember

Sebagai informasi, IKL merupakan pendekatan komprehensif dalam memonitor kemampuan pengelolaan wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika ancaman terhadap keamanan dan keselamatan maritim nasional. (Humas Bakamla RI)