GoBlog.co.id, 21 Juni 2026 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan penyitaan 41 unit aset properti yang diduga terkait dengan praktik penipuan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) di Medan. Tindakan ini dilakukan setelah penyidik mendapatkan surat penetapan resmi dari Pengadilan Negeri setempat pada 17-18 Juni 2026, sebagai bagian dari upaya mengusut dugaan kecurangan dalam operasional BPRS tersebut.
Proses eksekusi penyitaan dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan tim investigasi OJK dan pihak berwenang setempat. Aset-aset yang disita terdiri dari berbagai jenis properti seperti rumah, tanah, serta bangunan yang diduga menjadi alat atau hasil dari aksi penipuan. OJK menyatakan bahwa penyitaan ini bertujuan untuk memastikan pelaku dan pihak terkait tidak menggunakan aset tersebut untuk menghindari tanggung jawab hukum.
Kepala Divisi Pengawasan OJK Wilayah Sumatera Utara mengatakan bahwa penyitaan ini merupakan bagian dari proses penuntasan masalah BPRS secara menyeluruh. “Kami akan terus memastikan keadilan bagi korban serta menjaga stabilitas sistem keuangan,” ujarnya. OJK juga menyebutkan bahwa investigasi terhadap para pelaku dan pihak terkait masih berlangsung, dengan kemungkinan penuntutan hukum dalam waktu dekat.
Baca Juga
Dalam konteks regulasi keuangan, kasus ini menjadi peringatan bagi lembaga perbankan rakyat untuk meningkatkan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. BPRS, sebagai institusi yang melayani masyarakat kecil, diharapkan mampu menjaga integritas dan transparansi operasionalnya. OJK juga berencana melakukan revisi aturan tata kelola BPRS untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Kasus ini menimbulkan diskusi tentang perlunya edukasi finansial bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang rentan terhadap praktik penipuan. Penyitaan aset oleh OJK diharapkan dapat menjadi momentum untuk menegakkan hukum dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan rakyat.
