GoBlog.co.id, 08 Juli 2026 – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menyelesaikan permasalahan perumahan melalui peningkatan anggaran hingga Rp12,2 triliun pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang menegaskan bahwa anggaran yang lebih besar akan didorong oleh kerja sama erat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan dana.
Angka Rp12,2 triliun ini mencatatkan kenaikan signifikan dari anggaran tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp9,5 triliun. Peningkatan tersebut diikuti dengan peningkatan target pembangunan rumah menjadi 1,5 juta unit pada 2026, naik dari 1 juta unit pada 2025. Selain itu, pemerintah juga berencana mengalokasikan dana untuk revitalisasi kawasan permukiman kumuh di 34 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memperkuat tata kelola program perumahan dengan memperkenalkan sistem monitoring real-time berbasis teknologi. Sistem ini memungkinkan BPK melakukan audit berkala terhadap setiap tahap pelaksanaan proyek, mulai dari perencanaan, pengadaan material, hingga pekerjaan konstruksi. “Kami akan memastikan setiap rupiah dana perumahan digunakan sesuai dengan maksudnya. Jika ada indikasi penyimpangan, tim kami akan segera turun ke lapangan,” terang Kepala BPK, Agus Widjaja.
Baca Juga
Salah satu fokus anggaran adalah pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam sektor perumahan. Dalam kerja sama dengan kementerian terkait, pemerintah akan memberikan insentif berupa bantuan modal, pelatihan manajemen, dan akses pasar untuk UMKM yang terlibat dalam proyek perumahan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan 500.000 lapangan kerja baru di sektor properti dan konstruksi.
Proyek perumahan yang akan dibiayai melalui anggaran ini meliputi pengembangan kawasan perumahan tapak di daerah pinggiran kota, rumah susun untuk komunitas khusus seperti guru dan dokter, serta rehabilitasi rumah rusak di kawasan bencana. Di wilayah Jawa Barat, misalnya, 80 ribu unit rumah akan dibangun di Bekasi, Bogor, dan Bandung dalam waktu 18 bulan ke depan.
Kritikus mengingatkan bahwa angka yang besar tidak menjamin hasil yang optimal jika pelaksanaannya tidak diawasi secara ketat. Untuk itu, pemerintah dibekali dengan mekanisme sanksi tegas bagi pelaku korupsi di sektor perumahan. “Kami tidak akan mentolerir penyelewengan dana. Jika ada pihak yang menyimpang, BPK akan segera melaporkan ke aparat penegak hukum,” tegas Maruarar Sirait.
Langkah pemerintah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk komunitas arsitek dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, beberapa pihak menyarankan agar anggaran juga dialokasikan untuk peningkatan kualitas infrastruktur pendukung seperti jalan raya, sistem drainase, dan fasilitas pendidikan di sekitar proyek perumahan.
Sebagai langkah awal, Kementerian PKP akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh gubernur dan bupati untuk menyusun rencana kerja detail. Rencananya, 40% anggaran akan dialokasikan untuk pembangunan fisik rumah, 30% untuk revitalisasi kawasan permukiman, dan 30% untuk pengembangan SDM di sektor konstruksi.
